Menjaga Perdamaian Dengan Kearifan Lokal di Lombok

Selain dikenal dengan surga kecil nan ramah karena banyaknya tempat wisata dan orang-orangnya yang sangat hangat pada pendatang baru, Pulau Lombok juga pernah tercatat memiliki beberapa konflik, mulai dari konflik komunal hingga konflik sosial.

Salah satunya adalah konflik lahan antara PT Angkasa Pura I dengan warga Desa Tanak Awu, Lombok Tengah. Dikatakan jenis konflik vertikal atau asimetris karena dialami oleh warga sipil dan perusahaan.

Konflik ini berawal dari tidak transparannya pembayaran pembebasan lahan untuk rencana pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) tahun 2005 silam. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perlu diketahui bahwa pembebasan lahan untuk BIL sudah dicanangkan pada masa orde baru dengan bayaran diberikan di bawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak Pengganti). Ketika itu, tanah mereka dihargakan sebesar Rp 20.000.000,00 per-hektar pada tahun 1995. Meskipun keinginan masyarakat sebesar Rp 30.000.000, 00 per-hektar.

Namun, saat itu masyarakat tak berani membangkang, hanya mengikuti alur pemerintah. Masa itu kebebasan untuk bersuara masih dibungkam disebabkan pemerintahan yang otoriter.

Pemerintah Daerah juga belum membayar seluruh tanah yang luasnya 566 hektar tersebut dan memberikan warga sekitar keleluasaan untuk memanfaatkan dahulu lahan tersebut sebelum konstruksi bandara dimulai.

Begitu orde baru tumbang, masyarakat bersuara menyatakan keberatannya karena merasa tak sesuai dengan usaha dan jerih payah, serta masa perjanjian yang sudah jatuh tempo; jika tidak dikelola selama lebih dari 8 tahun maka tanah kembali ke pemilik aslinya. Masyarakat mulai menuntut haknya dan melakukan aksi protes di sekitar wilayah pembangunan bandara.

Menurut penuturan beberapa warga sekitar, konflik ini disebabkan oleh penundaan pembangunan yang cukup lama. Perencanaan dan pemrosesan lahannya dimulai pada era Presiden Soeharto, namun baru dapat direalisasikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal inilah yang memberi ruang bagi masyararakat atau pihak lain memanfaatkan suasana tersebut untuk melakukan penolakan dalam berbagai dalih. Juga didukung dengan masyarakat yang merasa digantung kepastiannya oleh pemerintah. 

Dilihat dalam garis besarnya, beberapa akar konfliknya adalah; perbedaan penilaian terhadap proses pembebasan lahan, perubahan fungsi lahan, ketidakpastian waktu pembangunan bandara, dan hilangnya mata pencaharian utama warga sekitar.

Hingga pada akhirnya tahun 2006, saat itu keadaan begitu mencekam karena masyarakat turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Untuk mengawal aksi pada saat itu, diturunkan beberapa kompi aparat.

Kian lama suasana mulai tidak kondusif hingga akhirnya polisi menggunakan tembakan peringatan ke udara dan memberikan gas air mata, tetapi masyarakat tetap tidak menghiraukannya.

Suasana semakin tidak terkendali dan akhirnya pihak kepolisian menembakkan peluru karet dengan instruksi mengenai bagian pinggang hingga tubuh bagian bawah. Beberapa masyarakat terluka dan konflik terbuka tidak dapat dihindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam konflik tersebut, tetapi beberapa anggota kepolisian dan masyarakat menjadi korban luka dan segera dilarikan ke rumah sakit.

Mengingat konflik tersebut tidak berakhir dengan baik, maka masyarakat masih menyimpan benih-benih kebencian pada aparat kepolisian dan tidak lagi mempercayai pihak pemerintah.

sehingga dilakukan upaya resolusi konflik dengan cara pemberian uang tali asih sebesar Rp 7.000.000,00 per hektar sebagai upaya untuk menutupi harga yang dibawah NJOP tersebut. Awalnya warga tidak menerimanya, tetapi karena berbagai pertimbangan akhirnya warga mau menerima uang tersebut, walaupun ada beberapa orang yang belum menerimanya sama sekali hingga saat ini.

Sangat baik apabila dilakukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan konflik ini hingga akarnya. Resolusi yang dapat dipertimbangkan adalah menyelesaikan konflik menggunakan nilai kearifan lokal.

Nilai kearifan lokal yang terdapat pada Suku Sasak merupakan obyek nonmateriil yang apabila dilakukan secara benar dapat meningkatkan kualitas manusia.

Sehubungan dengan penyelesaian konflik,  pada  masyarakat  Suku  Sasak  dikenal adanya prinsip-prinsip pokok penyelesaian sengketa,  sebab  dalam  masyarakat  hukum adat  Sasak  tidak  menghendaki  adanya putusan kalah menang dalam penyelesaian suatu  sengketa,  akan  tetapi  harus  mengarah kepada  perdamaian  yang  diselesaikan  dengan  musyawarah  mufakat. 

Dalam  upaya penyelesaian  itu,  kedua  belah  pihak  bisa saling   menjaga   perasaan   masing-masing (tao saling undur pasang).

Kearifan lokal dinilai sangat tepat untuk menyelesaikan konflik karena sudah mengakar dalam masyarakat dan mengandung nilai sakral. Selain itu, kearifan lokal dalam memediasi konflik sangat dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, bukan terfokus pada nilai individual.

Berkaitan dengan  upaya penyelesaian konflik ini, berikut ada sembilan ungkapan-ungkapan kearifan ala sasak:

Pertama, “Empaq bau, aiq meneng, tunjung tilah” (ikan tertangkap, air tetap jernih, bunga teratai tidak rusak/utuh). Dalam penyelesaian masalah menghasilkan kepuasan kedua belah pihak, kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah.

Kedua,Adeq ta tao jauk aiq” (supaya kita bisa membawa air). Dalam suatu perselisihan/pertengkaran yang memanas, kita mampu menjadi pendingin.

Ketiga,Sifat anak empaq tao pesopoq diriq” (sifat anak ikan bisa menyatukan diri). Mengandung nasihat untuk selalu menghindari berbantahan satu sama lain.

Keempat,Sikut tangkong leq awak mesaq” (ukur baju pada badan sendiri). Ungkapan ini mengandung makna, segala perbuatan atau tingkah laku kita kepada orang lain, hendaknya kita ukur pada diri kita sendiri).

Kelima, “Bosang barisi, ramang no berek” (keranjang   berisi,   jala   tidak   robek). Artinya  dalam  menyelesaikan  konflik, hendaknya  jangan  ada  pihak  yang dikalahkan atau dimenangkan. Maksudnya apabila kita menyelesaikan permasalahan, upayakan  penyelesaian secara  musyawarah  sehingga  kedua belah  pihak  tidak  ada  yang  merasa dirugikan,  mereka  sama-sama  saling menerima satu sama lain (berdamai).

Keenam, “Senap semu, nyaman nyawe” (sejuk, tertib dan tentram).  Artinya  dalam kehidupan  bermasyarakat  diharapkan terciptanya  ketertiban,  ketentraman, ketenangan dan keharmonisan.

Ketujuh, “Riam remo, nyaman nyawe” (tenang, tentram, harmonis).  Artinya  hidup dalam kebersamaan dalam segala aspek kehidupan

Kedelapan, “Kanyung manis na langsung kakan, pitna langsung bolang” (walaupun manis jangan langsung dimakan). Pahit jangan langsung dibuang, artinya setiap orang hendaknya berhati-hati dalam berkata, berbuat atau menghadapi sesuatu.

Kesembilan, “Suru lalo, kelek datang, eneng beang” (apabila   dipanggil-datang,   disuruh pergi, diminta-berikan). Artinya  setiap orang sebagai warga masyarakat harus patuh dan hormat pada pemimpinnya,atau orang yang lebih muda hendaknya patuh dan hormat pada orang yang lebih tua.

Well, demikian kearifan lokal Lombok yang syarat makna damai. Semoga menginspirasi kita semua untuk terus menanamkan nilai-nila damai dalam setiap sendi kehidupan.



Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *