Memutus Rantai Pendanaan Terorisme

Faktor pendukung pelaku teror tetap hidup sejak tahun 2000-an hingga kini yakni adanya uluran dana. Yayasan amal menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam pemasokan dana untuk terorisme. Memutus aliran pendanaan adalah cara efektif cegah berkembangbiaknya aksi terorisme sejak dini. Secara sederhana, pendanaan merupakan kunci pergerakan tindak pidana terorisme di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Muhammad Yusuf menguraikan bahwa ada delapan kawasan beresiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme diantaranya,  DKI Jakarta, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalaam, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Yusuf memaparkan terdapat lebih dari 130 ribu yayasan berafiliasi pada pendidikan, sosial dan keagamaan di Indonesia dan kebanyakan yayasan-yayasan tersebut diduga penerima dana untuk kegiatan teroris.

Sumbangan amal yang mengalir ke lembaga yayasan tidak bisa dipastikan penggunaannya untuk hal yang positif. Bisa saja tumpukan receh dari “Hamba Tuhan” itu disalahgunakan untuk kemaslahatan umat. Penyelewengan dana melalui penipuan menjadi jalan tikus teroris tetap berdiri tegak. Baik dalam menyebarkan paham maupun aksinya.

Seperti yang saya alami beberapa tahun ini. Kakek nenek, tua muda, laki-laki perempuan, datang ke ruko ibu saya (kebetulan saya sering di sana), tepatnya di Pasar Sayang-Sayang. Selain di ruko, saya juga sering bertemu mereka saat stop di traffic light. Ada yang bawa kotak amal, kadang ada juga yang bawa map berisi kertas bertuliskan deskripsi yayasan mereka. Entah kenapa ada rasa curiga karena terlalu sering didatangi orang-orang seperti ini dengan jargon ikhlas beramal. Ada kalanya saya sekedar bertanya “maaf bu/pak/dek/bang, ini sumbangannya dipakai buat apa ya?” Kebanyakan menjawab “untuk yayasan”. Sebagian ada yang balik dengan muka cemberut, tidak sedikit juga yang berbalas senyum sebab tidak semua dari mereka saya beri. Menurut saya, ini hanya langkah pencegahan.

Walaupun pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, kerusakan akibat ulah para teroris semakin merajalela.  Perlu langkah preventif yakni tindakan sebelum teror terjadi. Hal ini sebagai bentuk pencegahan, bukan sekedar memberantas. Kerja sama seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan, tidak terkecuali aparat penegak hukum.

Selain aparat penegak hukum, pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Keunangan (PPATK) merupakan upaya efektif mencegah pergerakan dana untuk kepentingan terorisme. Akan tetapi fungsi PPATK belum sepenuhnya mampu menebas pemasokan dana, lantaran kurangnya pengawasan ketat serta belum teridentifikasi secara menyeluruh. Dengan kata lain, baru ditemukan di beberapa tempat saja.

Penerimaan dan persebaran dana dalam bentuk kecil merupakan unsur lain penyebab tugas PPATK tidak terlaksananya secara optimal. Sehingga analisis dan pelaporan uang jadi rumit dikarenakan transaksi keunangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas/logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali jika transaksi dilakukan dalam satu hari kerja.

Berdasarkan hambatan di atas, penting bagi seseorang untuk memiliki sikap kritis terhadap lembaga-lembaga yang meminta sumbangan dengan alasan tidak jelas. Sikap ini sangat penting demi pencegahan awal agar tidak sampai ke tangan teroris. Jika terus dibiarkan, bisa-bisa segala macam bentuk pencegahan terorisme tidak bisa berjalan secara maksimal.

MATI SATU TUMBUH SERIBU

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *