Melihat Lebih Dekat Aliran Ahmadiyyah di Lombok

Keberagaman merupakan sebuah ciri khas yang melekat pada Indonesia, termasuk di bagian kecil dari Indonesia juga tidak terlepas dari keberagaman ini, yaitu Pulau Lombok. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial, tidak terlepas juga dari interaksi sosial yang sifatnya negatif, yaitu konflik. Salah satu konflik paling sensitif yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia adalah konflik agama. Apalagi yang menyangkut agama islam sebagai agama mayoritas di negara yang beragam ini. Salah satu konflik agama yang cukup pelik dan belum tuntas hingga saat ini terutama di Pulau Lombok adalah “konflik ahmadiyyah”.  

Konflik Ahmadiyah lahir dalam bentuk kekerasan (direct violence), tekanan, intimidasi dan penafsiran dari tempat tinggal mereka, konflik Ahmadiyah meledak akibat Fatwa MUI baik dari tahun 1980 dan Fatwa MUI 2005 yang melampaui otoritas lembaga resmi negara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sejak saat ini Jemaat Ahmadiyyah yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia mendapat perlakuan yang kurang baik oleh masyarakat sekitarnya termasuk wilayah Pulau Lombok secara khusus.

Fatwa MUI mengatakan bahwa Ahmadiyyah adalah sesat dan menyesatkan, pengikutnya murtad sehingga dianggap keluar dari ajaran Islam dan melarang adanya penyebaran Ahmadiyyah. Fatwa tersebut kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat dan terjadi penolakan pada keberadaan penganut Ahmadiyyah.

Di wilayah Lombok sendiri, kekerasan atau penyerangan kepada minoritas Ahmadiyyah telah dimulai sejak tahun 1999 hingga Mei tahun 2018 kemarin. Konflik Ahmadiyyah yang ada di wilayah Lombok sendiri selain dipicu oleh Fatwa MUI sendiri diperparah juga dengan ceramah serta perkataan yang dilontarkan Tuan Guru atau pemuka agama setempat. Sehingga hal inilah yang kemudian semakin memperkeruh konflik ini dan menyebabkannya menjadi konflik yang berkepanjangan.

Sedangkan kelompok Ahmadiyyah merasa bahwa mereka adalah kelompok yang dirugikan dalam hal pemenuhan hak-hak sipil yang harusnya diberikan kepada mereka sebagai warga negara. Mereka merasa menjadi korban yang sudah dilanggar hak-haknya. Pelanggaran yang terjadi terkait dengan orang-orang Ahmadiyyah di Lombok meliputi hak atas pengakuan sebagai warga negara, hak sebagai pengungsi, hak atas recovery (pemulihan) dan hak atas harta benda, hak atas rasa aman, dan hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Tindak kekerasan yang pernah terjadi di Pulau Lombok, yaitu, penyerangan yang dilakukan oleh warga di beberapa wilayah kepada pengikut Ahmadiyyah semenjak tahun 1999, yang terjadi adalah pembakaran masjid Ahmadiyyah, perusakan pemukiman, hingga pengusiran paksa. Hal tersebut menyebabkan satu orang korban meninggal di Lombok Timur, hal tersebut dipicu oleh Fatwa MUI pada tahun 1980. Kasus selanjutnya terjadi pengusiran paksa jama’ah Ahmadiyyah di Pancor Lombok Timur tahun 2001.

Setelah beberapa tahun konflik ini layaknya ‘tertidur’ atau dapat dikatakan mengalami fase negative peace, akan tetapi dipicu kembali melalui Fatwa MUI 2005 dengan terjadinya pengusiran, pengrusakan rumah, serta kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyyah di Lombok Timur tahun pada 2006. Kasus terbaru di Lombok Timur terjadi pada 19 Mei tahun 2018 yang merupakan pengrusakan rumah warga penganut Ahmadiyah oleh warga non-Ahmadiyyah.

Berdasarkan hasil penelusuran secara langsung, Bapak Syahidin selaku koordinator Ahmadiyyah mengatakan bahwa, perbedaan yang ada antara ajaran Ahmadiyah dengan Agama Islam pada umumnya adalah kepercayaan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Kerusuhan yang terjadi di sebabkan oleh beredarnya isu yang tidak benar dan terlebih lagi disebarkan oleh sosok Tuan Guru yang dipercaya oleh masyarakat Lombok. Pak Syahidin percaya bahwa ada sosok-sosok Tuan Guru yang menyebarkan kebohongan dan memprovokasi masyarakat untuk melakukan kerusuhan seperti kasus di Ketapang pada tahun 2006. Akibat kejadian tersebut, kini jemaah Ahmadiyyah ditampung pada camp pengungsian yang dinamakan Wisma Transito yang terletak di daerah Monjok, Kota Mataram.

Pak Syahidin selaku koordinator dari warga Ahmadiyyah yang ada di Wisma Transito pernah mengupayakan untuk mengembalikan warga Ahmadiyyah ke kampung halaman masing-masing dengan mendatangi kantor bupati. Beliau ingin memperlihatkan bahwa warga Ahmadiyyah juga merupakan masyarakat Lombok yang membutuhkan keadilan, akan tetapi sesampainya disana yang selalu dibahas adalah masalah keyakinan atau agama. Sehingga tetap tidak ditemukan titik terang perdamaian dari konflik ini. Bapak Syahidin juga berpendapat bahwa jemaah Ahmadiyyah sebagai warga Indonesia memiliki hak untuk tinggal terlepas dari keyakinan yang mereka anut, karena keyakinan merupakan urusan manusia tersebut dengan Tuhannya

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *