NTB Siap Mewujudkan Pilkada Damai Tanpa Hoax dan Isu SARA

Tinggal menghitung hari Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi,tepatnya pada rabu 9 desember 2020. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan diselenggarakan di seluruh tanah air. Agenda Pilkada telah berlansung dimulai dari tahap pendaftaran hingga saat ini memasuki tahap kampanye. Pencoblosan akan dilaksanakan secara serentak untuk 270 pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan rincian 9 provinsi , 224 Kabupaten dan 37 Kota. Adapun untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat tujuh kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan yaitu : kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa barat, Bma, Dmpu dan Kota Mataram.

ilusttasi oleh Ade Sukma

Dalam pemilihan kepala daerah tentunya masyarakat harus mengetahui track record dari calon kepala daerah yang akan dipilih. Pentingnya untuk memiliki pemimpin dengan visi misi dan program kerja yang jelas, memiliki kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat, tidak pernah melanggar hukum dan memiliki keinginan untuk selalu memajukan daerah dengan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Sehingga masyarakat tidak salah pilih, karena satu suara akan sangat menentukan masa depan daerah untuk lima tahun yang akan datang.

Tahapan kampanyepun sudah mulai dilaksanakan, para pasangan calon mulai berlomba-lomba untuk menarik perhatian dari pemilih dengan memaparkan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan. Tim pemenangan sudah mulai dibentuk yang terdiri dari kader, partisipan, dan relawan yang akan ikut membantu paslon dalam berkampanye. Pada tahapan inilah yang akan menentukan terwujudnya pilkada yang damai.

Dalam mewujudkan pilkada yang damai setidaknya ada dua faktor yang harus terlibat. Pertama adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang melaksanakan Pilkada. Di tangan para pelaksana inilah akan lahir pilkada yang damai atau tidak. Untuk itu, penting bagi anggota KPU dan pengawas untuk tidak memihak ke salah satu pasangan calon. Apabila KPU dan Bawaslu telah memainkan perannya dengan benar, maka kemungkinan munculnya konflik pun akan dapat diminimalisir sehingga terwujudnya Pilkada yang damai. Kedua adalah para calon kepala daerah dan tim suksesnya. Karena pada masa kampanye, seringkali beberapa indikasi menunjukkan adanya upaya tidak sehat untuk memprovokasi pemilih dengan isu SARA, para pendukung menyebarkan berita bohong (Hoax) di media sosial, saling fitnah satu sama lain atau kampanye hitam atas pasangan calon.

Provokasi SARA sangat mudah memicu sentimen dan gerakan massa. Pemilih cepat terbawa emosi jika menyangkut SARA sehingga terjadi perpecahan,  menyebarkan berita bohong (Hoax) juga akan menimbulkan konflik di antara pemilih. Hoax telah menjadi racun bagi perkembangan demokrasi di Indonesia Ini, hoax juga merupakan kampanye cara rendahan untuk mendulang kuasa dengan mengabaikan martabat kompetisi. Situasi ini bila tidak diantisipasi secara proaktif dan bijaksana, akan menghadirkan kontestasi yang jauh dari kata damai karena akan terus menerus menimbulkan perpecahan di antara sesama pemilih. Maka dari itu dibutuhkan peran serta dan keterlibatan dari semua elemen baik pemerintah, penyelenggara, pasangan calon dan masyarakat untuk bisa mewujudkan pilkada yang damai tanpa Hoaxs dan Isu SARA.

Dalam rangka mewujudkan Pilkada yang damai pemerintah seharusnya membuat kegiatan yang selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan turut aktif dalam berbagai kegiatan tersebut untuk bisa mencounter isu SARA dan Hoax sehingga terciptanya kondisi yang aman dan kondusif selama Pilkada berlangsung. Kegiatan itu di antaranya membuat ruang-ruang diskusi ilmiah, deklarasi pilkada damai dan webinar dengan tema toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat, tidak melakukan diskriminasi terhadap perbedaan pandangan politik, maupun diskriminasi dalam konteks SARA pada seluruh pasangan calon, serta selalu bergandengan tangan untuk melawan setiap berita bohong yang beredar di lingkungannya masing-masing.

Masyarakat mempunyai berbagai harapan dengan terpilihnya seorang pemimpin. Namun, harapan tersebut yang paling fundamental yaitu menginginkan seorang pimpinan yang terpilih nantinya harus bisa melayani dan mewujudkan masyarakat lebih sejahtera serta menciptakan rasa aman dan damai tanpa melihat figur siapa pun orangnya dan dari partai manapun. Jika hal ini terjadi maka akan tercipta demokrasi yang aman dan kondusif serta di inginkan oleh masyarakat Indonesia dan Nusa Tenggara Barat Khususnya.Kita semua siap mewujudkan pilkada yang damai tanpa Hoax dan Isu SARA 😉

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *