Hadiri RDP Komisi III DPR RI, BNPT Lakukan Pemberdayaan Seluruh Potensi Negara, Cegah Aksi Terorisme

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar M.H. saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).

BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia terus berupaya melakukan pemberdayaan seluruh potensi dalam mencegah aksi terorisme dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga,” tutur Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar M.H. saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).

Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar 2,328 Triliun yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran yaitu untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system, serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama internasional.

Untuk penguatan sarana Pusat Krisis Command Center dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.

“Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang,” kata Boy Rafli.

Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.

“Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi publik area seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita,” katanya.

Rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.

BNPT akan berupaya sekuat tenaga agar program-program di bidang pencegahan dan penanggulangan ini menghasilkan output yang maksimal.

“Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat,” kata Komjen Boy Rafli di depan para Anggota DPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back To Top