Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Leading Sector penanggulangan Terorisme mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu, bergotong-royong dan saling berkoordinasi dalam meminimalisir potensi aksi terorisme. Sebab kesadaran bersama menjadi salah satu hal yang penting dalam penanggulangan terorisme.
Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafly Amar M.H saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BNPT dengan Komisi III DPR-RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/08).
“Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara persisten dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen. Dampak kejahatan terorisme tidak cuma mengancam individu atau kelompok masyarakat tertentu, namun juga berefek domino kepada keutuhan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bisa memicu kesengsaraan bersama,” ujar Perwira Aktif Polri bintang tiga tersebut.
Masukan kemudian datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil. Nasir menyinggung soal keberadaan dan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam upaya-upaya pencegahan terorisme di daerah. Terlebih, FKPT telah didukung dengan anggaran Rp1 miliar yang dinilai Nasir sudah cukup memadai. Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengharapkan BNPT dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi FKPT dengan setiap Anggota Komisi III DPR RI yang ada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dimana forum FKPT tersebut berada.
“Terkait dengan forum (FKPT), anggaran Rp 1 miliar untuk sebuah forum sudah cukup memadai sebenarnya. Karena itu, forum ini harus ditajamkan lagi dengan memiliki sejumlah prioritas. Mengingat, seperti di Aceh forum tersebut hanya berkutat di Ibu Kota Provinsi saja dan nyaris tidak terdengar di kota dan kabupaten lainnya. Karena itu, harus ada penajaman dan prioritas dengan anggaran Rp1 miliar tersebut,” tandas Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam II ini.
Nasir juga menegaskan kembali melalui rapat tersebut perlu ditekankan kepada forum-forum FPKT tersebut jangan seolah berjalan sendiri dan seolah tanpa berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI. Karena, kanjut Nasir, jangan sampai terkesan upaya untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman terkait dengan bahaya ancaman ekstrimisme berbasis kekerasan hanya tugas FKPT semata.
“Saya berharap, FKPT bisa meningkatkan koordinasi dengan tiap Anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari masing-masing dapil dimana forum itu ada di dalamnya. Apalagi, kita yang alokasikan anggaran disini. Sehingga, BNPT jangan seolah berjalan sendiri. Jangan sampai timbul kesan seolah-olah upaya menyadarkan dan memberikan pemahaman terkait dengan ancaman ekstrimisme berbasis kekerasan itu hanya tugas FKPT. Padahal, Komisi III DPR RI ada disamping BNPT sebagai mitra kerja,” terangnya.
Boy Rafli pun menegaskan rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPT dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme termasuk dengan menggandeng Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme(FKPT).
“Kami akan berupaya sekuat tenaga agar pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan koordinasi dengan semua pihak dan menghasilkan output yang maksimal. Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat,” kata Komjen Boy Rafli di depan para Anggota DPR. (Nan)